MARWAN JAFAR
Indonesia

Marwan Jafar adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2014-2016 pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Ia merupakan menteri pertama yang meletakkan pondasi bagi Kemendesa atau KDPDTT sejak nomenklaturnya diresmikan.

Sebelumnya, MJ (sapaan akrabnya) pernah menjabat anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia pertamakali terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2004 saat usianya baru 33 tahun. Kemudian, dua pemilu berikutnya 2009 dan 2014, ia terpilih kembali mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III.

Kini, MJ dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB. Jabatan ini diberikan karena MJ dinilai memiliki kapasitas, kepiawaian, kecerdasan serta energi yang luar biasa untuk mewujudkan kejayaan partai di ajang kompetisi pemilu maupun Pilkada.

Baca Selengkapnya

pilkada jateng 2018, cagub pkb, cagub marwan jafar
Berita

Marwan Jafar Siap Proteksi Petani Jateng

Official : on 14 Mei 2017

MarwanJafar.com, Klaten – Calon Gubernur Jawa Tengah Marwan Jafar mengatakan pertanian di Klaten dan sekitarnya harus  diberdayakan. Caranya, dengan memberikan proteksi pada petani.

“Karena ada semacam penurunan nilai tukar petani, sekarang  sekitar 97 persen. Ini belum impas dengan biaya yang dikeluarkan petani, karena minimal harus 100 persen. Harus kita kuatkan lagi petani kita, sehingga tidak mengalami keterpurukan. Khususnya Klaten, Solo Raya dan sekitarnya,” kata Marwan Jafar di sela acara Halaqoh Ulama Rakyat di Ponpes Al Barokah, Wonosari, Klaten Sabtu (13/5).

Keterpurukan petani, menurut Marwan Jafar, akibat tidak adanya keberpihakan secara tegas dari pemerintah. Untuk itu, ia menegaskan akan menerapkan keberpihakan yang tegas baik pada level kebijakan maupun level anggaran. Selain itu  perlu kontrol di lapangan bagaimana nasib petani secara riil.

“Kebijakan itu tidak hanya hanya pencintraan, tapi harus kerja nyata, fakta, realistis,” tegas Marwan Jafar.

Ia juga memiliki konsep untuk membuka lahan-lahan pertanian baru di wilayah yang memungkinkan. Kata Marwan, RTRW harus disesuaikan sehingga tak mengurangi lahan pertanian, lahan produktif, tak harus dialihkan ke fungsi yang lain.

“Perlu ketegasan kebijakan harus diimplementasikan secara tegas dan nyata bukan hanya di atas kertas, kita kawal bukan hanya pada level komunikasi eksekutif dan legislatif, tetapikita kawal pada tigkat lapangan, harus ditinjau di lapangan betul-betul, kalau tidak berarti hanya di level kertas saja,” ujarnya.

Marwan juga mengemukakan, perlu evaluasi kebijakan yang kontroversial, karena tidak menguntungkan rakyat maupun wilayah secara jangka panjang. Termasuk ia menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

“Sepeser uangpun harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepetingan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Marwan. (Sumber: Republika)

RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT