MARWAN JAFAR
Indonesia

Marwan Jafar adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2014-2016 pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Ia merupakan menteri pertama yang meletakkan pondasi bagi Kemendesa atau KDPDTT sejak nomenklaturnya diresmikan.

Sebelumnya, MJ (sapaan akrabnya) pernah menjabat anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia pertamakali terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2004 saat usianya baru 33 tahun. Kemudian, dua pemilu berikutnya 2009 dan 2014, ia terpilih kembali mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III.

Kini, MJ dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB. Jabatan ini diberikan karena MJ dinilai memiliki kapasitas, kepiawaian, kecerdasan serta energi yang luar biasa untuk mewujudkan kejayaan partai di ajang kompetisi pemilu maupun Pilkada.

Baca Selengkapnya

Marwan Jafar - pada Wisuda UIN Jakarta
Kegiatan

Marwan Jafar: Sarjana, Kembalilah ke Desa!

Official : on 21 Februari 2016

MarwanJafar.com, Auditorium Harun Nasution —  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi H. Marwan Djafar SE., SH., MM., M.Si mengajak para sarjana kembali ke desa dan memperkuat nilai sosial-ekonomi-kultural kawasan ini. Menurutnya, paradigma pembangunan Indonesia selama berpuluhtahun pasca kemerdekaan telah mengabaikan penguatan kawasan perdesaan. Nantinya, kehadiran sarjana bisa mengokohkan kawasan ini.

Demikian disampaikan Marwan dalam orasi ilmiahnya pada Wisuda Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-99, Minggu (21/02). Dalam orasinya, Marwan mengajak sivitas akademik, terutama para sarjana, untuk menjadi bagian penting bagi kebangkitan desa-desa di seluruh Indonesia. Kemampuan teoretik dan manajerial mereka diharap turut mempercepat pembangunan kawasan ini.

“Universitas, dengan para sarjananya, merupakan pilar utama dalam mendukung pembangunan desa dan masyarakat perdesaan. Pemikiran, inovasi, teknologi, dipadu dengan keluhuran budi mereka sebagai penjaga peradaban, akan menjadi modal kebangkitan desa,” tandasnya.

Ditambahkan Marwan, perlunya keterlibatan universitas dan para sarjana karena paradigma pembangunan Indonesia selama ini cenderung mengabaikan pembangunan masyarakat dan kawasan perdesaan. Akibatnya, desa selalu menjadi kontributor utama angka kemiskinan nasional sepanjang sejarah pembangunan ekonomi nasional.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2015, misalnya, prosentase kemiskinan mencapai 11.22 % atau setara dengan 28.59 juta orang miskin, naik dari 10.96% atau setara dengan 27.73 juta orang periode September 2014. Namun dilihat dari kawasan penyumbangnya, jumlah penduduk miskin demikian disumbangkan perdesaan 17.94 juta jiwa, lebih tinggi dibanding perkotaan 10.65 juta jiwa.

Besarnya kontribusi perdesaan terlihat dari tingginya gini ratio kemiskinan desa sebesar 0.57%, jauh lebih tinggi dibanding gini ratio perkotaan 0.47%. “Tingginya kontribusi proporsi dan kesenjangan kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan, merefleksikan butuhnya spirit dalam pengentasan angka kemiskinan perdesaan,” papar Marwan.

Otonomi daerah yang lahir dari era reformasi dan digadang-gadang mampu memecahkan persoalan desa, lanjut Marwan, ternyata sulit memberikan resep pengentasan angka kemiskinan. Kawasan perdesaan justru makin kehilangan nilai dan sumber daya hayati. “Otonomi cenderung lebih fokus pada pembangunan perkotaan yang menjanjikan revenue lebih tinggi. Sedangkan desa hanya diberi sisanya sisa,” tambahnya.

Sebagai catatan, lanjut Marwan, Indonesia memiliki 7.754 perdesaan yang tersebar dari Sabang-Merauke. Jumlah ini menyumbangkan jumlah kabupaten berkategori sangat tertinggal 122 kabupaten dan kategori tertinggal 334 kabupaten. “Itu semua PR (pekerjaan rumah, red.) kita semua. Untuk itu, wisudawan kembalilah ke desa-desa. Bangunlah desa-desa kita,”harapnya lagi. (lrf/njs/sf) (Sumber: Berita UIN Online)

RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT