MARWAN JAFAR
Indonesia

Marwan Jafar adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2014-2016 pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sebelumnya ia menjabat anggota DPR RI dua periode berturut-turut sejak 2004 dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah.
Di DPR, MJ (sapaan akrabnya) pernah bertugas di Komisi V yang juga merangkap sebagai Ketua Fraksi PKB yang menangani Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, Kementerian Perhubungan Indonesia dan Badan SAR Nasional.
Saat ini MJ dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB. Jabatan ini diberikan karena MJ dinilai memiliki kapasitas, kepiawaian, kecerdasan serta energi yang luar biasa untuk mewujudkan kejayaan partai di ajang kompetisi pemilu maupun Pilkada.

Marwan Jafar (MJ) : Solusi Kemiskinan untuk Jawa Tengah (Jateng)
Berita

Ini Solusi Marwan Jafar Atasi Tingginya Kemiskinan di Jateng

By on 25 April 2017

MarwanJafar.com, Grobogan – Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin di Jateng  menempati peringkat tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Timur (Jatim), yakni 4.493.750 jiwa.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (LPP PKB) Marwan Jafar mengungkapkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Jateng membuktikan provinsi yang memiliki luas wilayah  32.548 km², atau sekitar 28, 94% dari luas pulau Jawa tersebut masih memiliki kesenjangan sosial yang sangat tinggi.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), BPS menyebut jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4.493.750 jiwa di bawah Jawa Timur sebanyak 4.638.530 jiwa tetapi di atas Jawa Barat 4.168.110 jiwa. Jadi separuh dari jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27.764.320 jiwa itu ada di Pulau Jawa,” ujar Marwan Jafar dalam acara pertemuan DPC PKB dan PCNU di Grobogan, Jawa Tengah, Senin (24/4).

Menteri desa pertama di Indonesia ini menyebutkan bahwa tingginya angka kemiskinan yang mencapai 13,19% tersebut tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintah provinsi yang tidak mampu mengangkat potensi wilayah di desa.

“Angka tersebut masih tinggi lebih tinggai dari kemiskinan nasional 10,70%. Hal ini tidak akan mungkin terjadi jika potensi kewilayahan dimaksimalkan, khususnya di desa-desa, dan masyarakat harus menjadi subjek pembangunan,” ujar Marwan.

Apalagi, imbuh Marwan, Provinsi Jawa Tengah akhir-akhir ini tengah disorot oleh berbagai pihak di tingkat nasional karena berbagai kebijakan pembangunan yang menuai konflik di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan pabrik semen di Rembang yang menuai banyak protes dari masyarakat.

“Hanya ada dua teori dalam menghadapi pembangunan, keberpihakan terhadap masyarakat atau penciptaan program pembangunan yang berorientasi sebagai mercusuar pembangunan, namun, belum tentu mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Marwan yang juga digadang-gadang maju sebagai salah satu kandidat Gubernur di Jawa tengah.

Dua teori pembangunan tersebut menurut Marwan mengandung konsekuensinya masing-masing, pertama berarti menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai subjek, dan meletakkan inisiatif lokal serta keanekaragaman sebagai nilai pentingnya. Sehingga masyarakat, bisa menikmati hasil pembangunan.

“Atau yang kedua, yang hanya ingin menjadikan konsepsi pembangunan di Jawa Tengah sebagai panduan pembangunan untuk daerah lain, berorientasi pada sistem dan hasil produksi, namun, namun hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan,” tandasnya (Alibas)

RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT